Sistem politik harus dapat diaskes oleh sistem politik sebagai sumber energi. perbedaan kebutuhan, perawatan Kesehatan, tingkat Pendidikan, dan pelayanan. Jadi kita perlu memenuhi sistem. Tidak semua persyaratan mudah untuk dipenuhi dan dipenuhi, tetapi ada juga persyaratan yang membutuhkan sumber daya dan perhatian khusus. Dari semua persyaratan tersebut, seringkali ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Ini karena persyaratan ini tidak dikonfigurasi dengan benar dan tidak akan pernah mencapai sistem. Yang penting dipelajari adalah peran komunikasi politik, termasuk subjek yang membuat tuntutan tersebut, dengan memasuki sistem politik melalui transmisi tuntutan. Dalam hal ini, pembuatan kebijakan didasarkan pada kebutuhan dan dukungan, serta berbagai dampak lingkungan, dan pengembangan kebijakan adalah transformasi peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang atau peraturan wajib lainnya menjadi kebijakan umum. , DPRD dan DPD sebagai lembaga yang mewakili ambisi daerah. Menurut dukungan mempunyai dua hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Bidang Dukungan Politik Dalam wilayah dukungan politik terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu a. Komunitas Politik Dukungan terhadap komunitas politim dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perbedaan yang terdapat dalam penuatan keputusan yang mengikat. Dukungan tersebut didapat melalui kesadaran dan kesatuan nasional. b. Rezim Rezim adalah dukungan dari beberapa aturan dasar yang mengatur atau menyeimbangkan perilaku yang berbeda dari 41 anggota organisasi untuk memecahkan masalah yang muncul sebagai akibat dari asosiasi. c. Pemerintah Misi pemerintah adalah membantu pemerintah menyelesaikan masalah atau konflik antar anggota sistem. 2. Mekanisme Dukungan Sistem politik tidak cukup menyerap energi dari anggota sistem politik itu sendiri. Hasilnya jelas dilihat sebagai keputusan politik atau politik. Keputusan untuk memenuhi kebutuhan anggota sistem adalah salah satu cara yang mudah untuk tetap berhubungan dengan tim dukungan Anda. Pada prinsipnya, lebih baik organisasi memiliki lebih banyak persyaratan, tetapi tidak semua persyaratan terpenuhi, jadi setidaknya pertimbangkan kebutuhan kelompok penting sebelum mempertimbangkannya. Sosialisasi proses mendidik orang dari generasi ke generasi dalam suatu sistem politik adalah cara untuk menciptakan sumber daya atau stok yang luas. Jika proses pembelajaran berlangsung terus menerus. Sosialisasi politik tampaknya efektif jika dapat menciptakan atau mentransmisikan nilai-nilai dan kebijakan politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri penerapan sistem politik 1. Sosialisasi Politik 2. Pemilihan Politisi 3. Ekspresi Ketertarikan 4. Invasi Kepentingan 5. Komunikasi Politik G. Fungsi Output Sistem Politik Fungsi output itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian 1. Fungsi keputusan politik Fungsi keputusan politik terbentuk di bawah pengaruh lingkungan yang berbeda berdasarkan permintaan dan dukungan dalam pembuatan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan melibatkan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang mengikat dengan kebijakan umum. 2. Fungsi penegakan kebijakan 42 Implementasi kebijakan tersebut merupakan penerapan common law pada tataran warga negara melalui peraturan-peraturan lainnya. Apa artinya ini, lembaga ini berhasil menerapkan aturan sosial. Kebijakan ini dibuat oleh agen administrasi yang mencakup pemerintah pusat di wilayah ini. 3. Fungsi peninjauan kebijakan Pengawasan politik adalah pengawasan terhadap supremasi hukum di antara warga negara. Dalam pengawasan ini, banyak badan khusus yang melakukan pengawasan ini. Fungsi pembuatan kebijakan dilakukan oleh yudikatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan yudikatif. Proses fungsional bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan dan harus ditinjau. Sebelum kebijakan dapat dikembangkan, pemerintah atau individu atau kelompok masyarakat harus memutuskan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Proses politik dimulai ketika kepentingan ini diungkapkan atau diartikulasikan. Penerapan kebijakan dalam hal ini adalah penerapan hukum umum dan peraturan lainnya di tingkat perdata. Dalam melakukannya, Badan akan mengambil tindakan administratif untuk menerapkan aturan yang diadopsi untuk kepentingan umum. Fungsi penegakan kebijakan dilakukan oleh lembaga penegak, dari lembaga pemerintah pusat hingga kota. Politik hukum dalam hal ini merupakan pengawasan terhadap penegakan hukum antar warga negara, dalam hal ini terdapat badan khusus yang mengawasi dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pengembangan dan penegakan peraturan. Masukan tersebut kemudian digabungkan menjadi beberapa alternatif keputusan agar dapat melakukan tindakan yang diambil secara efektif. Semua ini dilakukan oleh partai politik seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Selanjutnya, lembaga legislatif dan administratif menyusun pedoman, kemudian birokrat menerapkan pedoman, membuat keputusan kebijakan tentang penyimpangan yang terjadi, dan mendapat umpan balik, yang diolah menjadi kebijakan baru. Jika input tidak seimbang dalam pembuatan kebijakan, maka 43 output pun tidak akan berjalan. Banyak orang yang akan menentang kebijakan, tetapi lingkungan pun dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, yang akhirnya hanya dapat mengharapkan umpan balik untuk terus meningkatkannya. Pembuatan dan implementasi kebijakan, apakah liberal, komunis atau demokratis, sangat bergantung pada di mana sistem itu berada. Sistem pemerintahan yang berbeda memiliki bagian pembuatan kebijakan dan implementasi yang berbeda. 44 BAB 4. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA A. Masa Pra-Kolonial Masa Kerajaan Sebelum penguasa Barat datang ke Indonesia, system pemerintahan yang dibentuk bersifat monarki. Penguasaan negara sepenuhnya ada ditangan pribumi, raja, pangeran, sultan bahkan silsilah kerluarganya itu sendiri. Gaya politik yang digunakan tentunya kerajaan sesuai dengan bentuk negaranya. Keterlibatan militer didalamnya pun sangat kuat, dimana pada masa itu masih dalam kondisi peperangan yang sangat hebat. Penyaluran suatu tuntutan dianggap rendah dan terpenuhi. Sedangkan analisis kestabilitasan pada saat itu ada waktunya stabil ketika tidak adanya peperangan, dan ada waktunya tidak stabil ketika peperangan berlangsung. Perkembangan suatu nilai yang hidup dan efektif sesuai dengan penguasaan saat itu. Dan aparat negara memiliki sifat loyal yang sangat tinggi kepada negara. 1. Jaringan Perdagangan Sebelum Eropa Barat masuk dan menguasai wilayah Nusantara, maka pada saat itu belum ada negara Indonesia. Megahnya Nusantara meliputi pulau-pulau yang dikelilingi indahnya daratan yang pada mulanya dipegang oleh raja-raja, terkadang hidup beriringan dengan aman dan terdapat juga saat dimana mereka saling berselisih. Sejak awal mula sejarah di Asia, terdapat aliran perdagangan yang telah tumbuh di Nusantara. Dengan adanya estimasi perdagangan tersebut merupakan suatu asset kekuasaan yang paling penting bagi seorang raja untuk mendapatkan kekuasaan sebagai kekuatan besar dan sangat berpengaruh bagi mereka. Akan tetapi, semakin luasnya jaringan perdagangan tersebut dapat mengakibatkan banyaknya pengaruh negara asing yang berhasil masuk ke wilayah Nusantara yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya suatu penjajahan. Sejarah Indonesia sebelum 500 Masehi agak terlambat, karena sedikit sumber-sumber sejarah yang tertulis pada masa itu. Disebabkan separuh tulisan sejarah dibuat dari bahan yang tidak kokoh, yang pada akhirnya para sejarawan berfokus pada peninggalan pada batu-batu dan bekas candi terdahulu untuk menganalisis sejarah 45 lama Nusantara. Hal ini berakibatkan pada struktur politik pada zaman lalu dalam menerima Informasi berupa bangunan candi sebagai budaya luhur yang diberikan kepada elit penguasa. Sejarah Nusantara perpusat pada pulau Jawa dan Sumatera, karena Nusantara bagian Timur seperti selat Malaka sedikit aktivitas dalam bidang ekonominya dan letaknya yang jauh dari jalur perdangan inti. Maka dari itu kerajaan dan kekaisaran pada bagian Timur tidak dapat dijadikan sebagai kekuatan politik. 2. Kedatangan Islam di Indonesia Islam dianggap sangat berpengaruh bagi kalangan elit Majapahit pada saat itu. Diperkirakan Islam masuk ke Asia Tenggara bagian maritime dari awal masa Islam ketika terjadinya suatu aktivitas perdagangan orang muslim datang di Nusantara, membangun permukimann di wilayah pesisir, menikah dengan wanita sekitar, hingga dihormati karena kekayaan dari hasil perdagangan. Pada saat itu mulailah kalangan elit local merasa tertarik dengan agama tersebut, karena melihat sebagian besar pedagang memiliki kekayaan tersendiri dan menganggap hal itu sangat berpengaruh dalam keuntungan dalam politik perdangan. Pembangunan kekaisaran Islam salah satu tahap logis berikutnya, yang mana diduga masyarakat dari raja-raja local mulai bertahap menganut agama Islam. Pada abad ke-13 terdapat prasasti pada sebuah batu nisan yang menandakan adanya kekaisaran Islam di Sumatera sebelah utara dinamai dengan Pasaei dan Samudra. Dari wilayah tersebut melebar luas kearah Timur melalui perdagangan. Namun jauh kemungkinan jika beberapa raja Jawa dari Majapahit di wilayah Jawa Timur menganut Islam. 3. Kedatangan agama Hindu-Hudha ke Indonesia Menurut Teori Waisya. Golongan bangsa pedagang berperan aktif menyebabkan penganut Hindu Buda di Indonesia. keterkaitan dalam perdagangan antar India dan Indoneisa berjalan sejak abad satu Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tionghoa menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya, yang awalnya pedagang India berjalan untuk melakukan dagang. Waktu itu, rute perdagangan dijalani lewat rute laut sehingga mereka menggunakan 46 kapal pelayaran menuju lokasi tempat perdagangan berlangsung. Hal ini mengakibatkan mereka bergantung terhadap arah angin dan cuaca alam, jika cuaca alam dan arah mata angin tanpa bersahabat sehingga mereka diam lebih lama dan menunggu kondisi yang stabil. Sembari menunggu angin laut yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun menetap berbulan-bulan di Indonesia. Karena interaksi yang cukup lama antara pedagang India dengan penduduk pribumi secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu Budha ke masyarakat pribumi melalui berbagai cara, salah satunya seperti adanya ikatan pernikahan terhadap pribumi serta dengan melalui pernikahan tersebut mereka memberitahu budaya India yang lekat dengan agama Hindu Budha. 4. Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia Mulai tahun 1500-an Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Negara yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dibandingkan dari bangs Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi nafigasi, dan perlengkapan yang paling canggih dimasanya. Untuk meminimalisir terjadinya bentrokan antara kedua bangsa tersebut, maka dibangunlah sebuah perjanjian Tordesilas yang berisi pembagian arah pelayaran yang dimana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah Timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berlayar dan berdagang ke arah Barat. Portugis mulai ekspedisi ke arah Timur pada tahun 1487, kemudian mereka sampai ke Maluku tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Sedangkan Spanyol memilai ekspedisinya ke arah Barat pada tahun 1492, kemudian mereka tiba di Filipina pada tahun 1521. Setelah itu mereka melanjutkan perjalannya ke Nusantara di Maluku 47 tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh kerajaan Tidore. Mereka yang sedang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol menjadi sekutu untuk mengalahkan Ternate. B. Masa Kolonial Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam begitu limpah ruah dari Sabang sampai Marauke, yang didalamnya berisi hamparan luas pulau-pulau yang dikelilingi oleh indahnya lautan. Ini menjadi salah satu incaran para kolonialisme yang berbondong-bondong untuk datang dengan alasan mencari rempah-rempah. Pada tahun 1596 kolonial Belanda akhirnya tiba di pelabuhan Banten. Akan tetapi pasukan koloni tersebut pada saat itu diusir oleh masyarakat sekitar pelabuhan dengan alasan mereka memiliki tatakrama yang sombong, kasar bahkan arogan terhadap pribumi. Sehingga secara terpaksa mereka meninggalkan Banten tanpa membuahkan hasil. Tidak berhenti disitu, colonial Belanda tiba kedua kalinya di pelabuhan Banten pada tahun 1598 Mahesi dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Wijbrand Van Wairwijck demi melangsungkan misinya. Kedatangan kala itu mereka berhasil menjalankan misi nya yang dimana mereka mendapatkan rempah-rempah hasil bumi Nusantara dengan cara membeli sesuai dengan incarnya. Belanda mendirikan kongsi dagang atau perusahaan perdagangan yang bernama VOC Vereening Oost Indische Compaganie. Atas kesepakatan wali negara Belanda VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1902 di Amsterdam, Belanda. Yang mana VOC berjalan dari tahun 1602-1800 sebagai masa kekuasaan VOC di Indonesia. Pada saat itu lah monopoli perdagangan pada pihak colonial Belanda dimulai. Yang mana, mereka membentuk sentra ekonomi yang kokoh dan menjalankan sebuah taktik sehingga pribumi merasa ketergantungan terhadap mereka. Pada akhirnya pribumi merasa tidak sadar jika colonial Belanda sedang menjalankan misi kekuasaannya. Dengan ketergantungannya pribumi terhadap perdagangan belanda ini kemudian secara terus menerus berkembang di daerah-daerah lain, sehingga menimbulkan ekspansi perdagangan Belanda 48 dengan menghasilkan rempah-rempah yang sangat melimpah melalui strageti politik yang dilakukan antara penguasa satu dengan penguasa lainnya. Luasnya wilayah Nusantara ini mengakibatkan para Belanda membuat trik Politik Devide Et Ampera atau biasa disebut politik pecah belah. Yang mana mereka dapat dengan mudah menguasai Nusantara sehingga politik yang dirancang secara halus bisa disebarluaskan di wilayah-wilayah yang mereka anggap memiliki peran penting dalam ekspansi perdagangan oleh pihak Kolonial dengan proses pemberontakan antara penguasa satu dengan penguasa lain. Sebelum didirikan VOC para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling beromba-lomba untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Saat itu koloni Belanda bertarung dengan pihak Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi atau orgainsasi perussahaan. Pemerintah belanda yakin dengan hal ini jadi senjata ampuh dari senjata militer dan ekonomi. VOC dikelola olah 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heeren Zeventien yang dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heeren Zeventien ini selain mengella VOC juga menanamkan tujuan utama didirikan VOC diantaranya; a. Menghindari persaingan antar perdagangan belanda b. Mengatasi persaingan dengan perdagangan dari Bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Portugis, dan Inggirs c. Menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah Pada awalnya pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan diwilayah Indonesia. Akan tetapi dalam sebuah perluasan VOC bergerak layaknya suatu Negara. VOC dijadikan sebagai Wakil Pemerintahan Belanda di Indonesia. Kemenangan VOC pada perluasan penguasaan justru mengakibatkan Hereen Zeveentien keberatan dalam mengelola VOC. Sehingga Hereen Zeveentien mengangkat Pieeter Boht menjadi Gubernur VOC pemula yang bertugas untuk merapihkan kelembagaan VOC. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur VOC pertama tersebut, salah satunya membeli sebuah tanah di 49 Jayakarta yang akan menjadi kota Batavia. Pada masa itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC, yang mana Batavia terdiri menjadi dua bagian, pertama disebut sebagai benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor utama VOC, gedung arsip dan tempat tinggal tentara VOC. Kedua, ialah pemukiman yangsudah ada dua abad sebelumnya. Batavia dibangun oleh belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda, dengan kekuasaannya belanda membangun tembok pembatas yang ertujuan dengan mencegah masuknya orang-orang pribumi ke wilayah Batavia. Setelah masa perkembanganya VOC telah banyak mengalahkan penguas pribumi, seperti pada tahun 1667 VOC berhasil memaksan seorang penguasa Makasar yaitu Sultan Hasaudin untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisikan tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahana monopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar. Adanya pembentukan VOC jelas sangat menguntungkan pihak colonial saja, akan tetapi jika dilihat dari sisi lain justru hal ini sangat merugikan pihak pribumi yang mana mereka melakukan prakteknya dengan tidak manusiawi. Selain mengalami perkembangan yang pesat sebelumnya, tiba waktunya dimana pada tahun 1799 VOC harus gulung tikar hingga dibubarkan. Salah satu penyebab dibukarkannya itu karena terdabap pejabat VOC melakukan korupsi dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan lain dianggap kalah. C. Demokrasi Liberal Indonesia dan Belanda menempuh jalan Diplomasi sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah melalui jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan Belanda dan Indonesia salah satunya ialah jalan Konverensi Meja Bundar KMB pada tahun 1949. Adapun beberapa hasil yang didapatkan dari KMB ini ialah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, bentuk negara NKRI berubah menjadi RIS Republik Indonesia Serikat, dibentuknya Uni Indonesiaa Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketuanya, penyelesaian konflik Irian Barat ditangguhkan 1 tahun setelah KMB, 50 utang Belanda dibayar oleh Indonesia, kapal untuk berperang terhadap Belanda dibawa dari perairan Nusantara, dan bekas anggota KNIL menjadi anggota TNI. Dari sekian banyak kebijakan KMB yang dikeluarkan, salah satu hasil konverensi meja bundar yang paling menonjol ialah perubahan bentuk negara kesatuan Indonesia menjadi Serikat atau Republika Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa itu Indonesia dibagi hingga 7 bagian, namun masa berlakunya bentuk Republik Indonesia Serikat ini bertahan sebentar, bahkan tidak sampai memasuki pergantian tahun. Karena masyarakat Indonesia sadar bahwa bentuk negara serikat ini hanya taktik pihak Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. rakyat Indonesia menuntut pemerintah pusat agar mengembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi Kesatuan Indonesia. atas tuntunan rakyat ini lah pemerintah pusat pda 17 Agustuss 1950 mengubah Indonesia jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta hukum yang ada pada masa itu ialah Undangg-Undang Dasar Sementara 1950 UUDS 50. Pada saat itu Indonesia menganut Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahannya Parlementer. Berkembangnya demokrasi liberal di tandai dengan adanya partai politik, karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah Multi-Partai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, N U, dan PKI. Pad demokrasi liberal ini Indonesia memegang sistem pemerintahan parlementer. Parlemen ialah badan legislative atau yang sekarang dikenal ialah MPR,DPR, DPD. Ada beberapa ciri dari sistem pemerintah Parlementer, diantaranya; pertama, ketua pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sehingga presiden hanya symbol kepala atau ketua negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Kedua, Kabinet atau para menteri yang dipegang oleh orang di perdana menteri bertanggungjawab kepada parlement. Ketiga, Lamanya masa jabatan kabinet tidak diatur, karena perdana Menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlement dengan Mosie tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya. Selama era Demokrasi Liberal, beberapa kali terjadi pertukaran kabinet dalam kurun waktu 9 tahun mulai dari tahun 1950 51 hingga 1959 Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Diantara 7 kebinet tersebut ada beberapa kabinet yang unggul, diantaranya ; Pertama, kabinet Natsir. Masa jabatannya hanya bertahan 6 bulan saja dari tanggal 6 sepetember 1950 dan berakhir pada 20 Maret 1951. Jatuhnya kebinet Natsir disebabkan karena kegagalan menyelesaikan Irian bagian Barat dan adanya Mosie tidak percaya dari PNI terkait pencopotan pemerintah yang dianggap terlalu menguntungkan partai Masyumi. Akan tetapi dibalik itu terdapat program kerja kabinet Natsir yang patut kita banggakan, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil masuk menjadi anggota PBB Perserikatan Bangsa Bangsa. Kedua, kabinet Sukiman. Beliau mengawali masa jabatannya pada 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Pada masa kabinet Sukiman banyak sekali terjadi masalah dalam bidang politik yang mengakibatkan kabinet ini dijatuhkan ialah penandatangan kerjasama yang dilakukan oleh menteri luar negeri ialah Ahmad Soebarjo dengan seorang duta besar Amerika dalam Undang-Undang kerjasama keamanan. Perjanjian tersebut berisikan tentang pemberikan bantuan berupa ekonomi hinggga militer dari negara AS untuk nusantara, dimana kerjasama tersebut dianggap bertolak belakang dengan politik luar negeri bebas aktif yang dipegang oleh Indonesia. yang mengakibatkan kabinet Sukieman dianggap membela Blok Barat yang saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur, akhirnya parlemen pun menggugat dan menjatuhkan kabinet Sukiman. Ketiga, kabinet Wilopo. Pada 3 April 1952 memulai jabatannya sampai 30 Juli 1953 yang mana kebinet ini bertahan hanya 15 bulan lebih lama daripada kabinet kabinet sebelumnnya. Kebinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan Masyumi, dan dalam kabinet ini juga dibentuk kebinet ZAKEN yaitu suatu kebinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli bukan dari partai politik. Akan tetapi, pada masa kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan eksport impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Yang ujungnya kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Rawa, Sumatera Selatan, dimana pemerintah 52 menyerahkan kembali tanah Deli Planters Vereeniging dan mengarahkan polisi untuk mengusir para petani yang menggarap tanah tersebut. Keempat, kabinet Ali Sostramijoyo ke-I. masa jabatannya dimulai dari 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Kabinet ini sangat berperan dalam eksistensi Indonesia di kanca Internasional yang salah satunya terlaksanakannya konferensi Asia Afrika di Bandung 1955. Kabinet ini juga berhasil membatalkan utang Indonesia ke Belanda. Kabinet ini turun akibat dari pengangkatan TNI AD terhadap Bang-Bang Utojo sebagai kepala staf yang tidak disetujui oleh petinggi-petinggi TNI AD. Kelima, kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955 beliau memulai jabatannya sampai 3 Maret 1956. Kebinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI AD dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih DPR serta anggota Dewan Konstituantisme. Konstituante merupakan sebuah dewan yang dibentuk hingga bertugas dalam menyusun Kelima, kabinet Burhanuddin. 12 Agustus 1955 beliau memulai jabatannya sampai 3 Maret 1956. Kebinet ini berhasil menyelesaikan konflik TNI AD dan juga berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih DPR serta anggota Dewan Konstituantisme. Konstituante merupakan sebuah dewan yang dibentuk hingga bertugas dalam menyusun
3Yang merupakan alat input pada manusia adalah, kecuali: Fungsi-fungsi Sistem-sistem dalam dalam organisasi organisasi dengan tanpa ada dokumentasi/p dokumentasi/p enyimpanan enyimpanan data data. C 2. 2 Sumber datangnya resiko pada proyek pengembangan sistem informasi adalah seperti tersebut di bawah ini, kecuali : Faktor politik
Katatransduser (transducer) menurut bahasa diartikan sebagai mengubah suatu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam bidang elektronika, transduser bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi sebagai pengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Transduser terdapat dua jenis yaitu transduser input dan transduser output.
SOAL- SOAL : 1. Sarjana yang mengkaitkan SIM dengan komputer adalah . A. Donald W Kroeber B. Gordon B Davis C. Henry C Lukas D. Joel E Ross. 2. Berpendapat bahwa SIM lebih dulu ada dibanding komputer . A. Donald W Kroeber B. Gordon B Davis C. Henry C Lukas D. Joel E Ross. 3.
PengertianAnalisis Sistem. Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah atau hambatan yang timbul pada sistem sehingga nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan dan juga pengembangan.
SoalUjian UT PGSD IDIK4012 Manajemen Berbasis Sekolah sudah lengkap dengan kunci jawabannya, kami sajikan untuk Anda Mahasiswa Universitas Terbuka yang sekarang ini akan menghadapi Ujian Akhir Semester. Pada postingan kami sebelumnya, kami juga telah membagikan Soal Ujian UT PGSD Semester 4 yaitu Soal Ujian UT PGSD PDGK4106 Pendidikan IPS di
Fungsiyang ditunaikan oleh struktur politik masyarakat disebut juga fungsi Input, salah satunya yaitu komunikasi politik. Dalam politik, komunikasi digunakan untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat.
AyHC. p13aigg02x.pages.dev/331p13aigg02x.pages.dev/58p13aigg02x.pages.dev/22p13aigg02x.pages.dev/151p13aigg02x.pages.dev/250p13aigg02x.pages.dev/381p13aigg02x.pages.dev/296p13aigg02x.pages.dev/380p13aigg02x.pages.dev/200
fungsi input dalam sistem politik kecuali
